MENEROBOS JALAN BUNTU

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) lahir sebagai organisasi yang berhadapan langsung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kala itu –di penghujung Orde Baru yang sedang limbung diduga kuat terlibat dalam peristiwa Penculikan Aktivis 1997/1998. KontraS mendampingi keluarga korban pelanggaran HAM melakukan upaya-upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara, awalnya semata-mata hanya untuk mencari keberadaan mereka. Sejalan dengan semangat perubahan saat itu yang begitu menggebu, KontraS terlibat aktif untuk mendorong reformasi sektor keamanan, baik dalam upaya pembenahan sistem hukum maupun pembenahan institusional TNI itu sendiri. KontraS percaya harapan atas TNI yang profesional dan akuntabel merupakan pintu masuk untuk menggapai kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, sesuatu yang menjadi cita gerakan reformasi saat itu.

Lebih dari sepuluh tahun berlalu, nilai-nilai hak asasi manusia, paling tidak secara formal, menjadi dasar bagi lahirnya berbagai sistem hukum, kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pengarusutamaan HAM juga menjadi fundamen atas pembenahan reformasi sektor keamanan yang idealnya terintegrasi dalam sistem kenegaraan, meski hasil otentik berbicara lain. Cita-cita atas pemisahan pendekatan keamanan dan pertahanan yang melindungi HAM merupakan model pendekatan yang sensitif terhadap keadilan dalam agenda pemerintahan Indonesia yang berada pada masa transisi ini.